Politik Identitas Di Indonesia Kini

admin utama 05 Dec 2018 opini

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu pasti terjadi interaksi di antara sesama. Setiap individu pasti menginginkan kesejahteraan, yang bisa didapat dengan berbagai cara, dan sesungguhnya kesejahteraan bagi tiap-tiap individu itu relatif.

Namun, dalam prosesnya pasti tidak seluruh posisi bisa ditempati oleh setiap individu, maka dari itu terdapat persaingan menuju kesejahteraan itu, dalam hal ini berubah menjadi sebuah tujuan dasar yang hendak dicapai.

Tujuan dapat dicapai melalui berbagai cara, namun usaha untuk menduduki suatu posisi agar dapat memiliki kewenangan dalam menata sebuah sistem dari skala yang lebih besar demi mewujudkan kepentingan serta cita-cita tertentu, itulah yang dapat dikatakan sebagai politik. Sederhananya, politik dapat ditemukan dalam berbagai unsur dan tingkatan di keseharian masyarakat.

Menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh oleh warganegara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dalam hal ini, saya akan mengkaji politik dari segi pemerintahan dan kepentingan suatu negara.

Setiap negara jelas memiliki warga agar dapat berdaulat, setiap warga memiliki identitas masing-masing yang membedakan antar individu. Identitas pada hakekatnya adalah cerminan diri sendiri yang menajdi pembeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sedangkan identitas nasional adalah karakter yang menjadi jati diri sebuah bangsa, beserta pemahaman kehidupan bernegara dan pengetahuan yang adadi dalamnya.

Identitas ada pada setiap manusia, begitu pula politik yang mengalir dalam kehidupan bermasyarakat, maka ada yang dinamakan dengan politik identitas, dan penting untuk mengetahuinya karena berhubungan dengan situasi politik beberapa tahun terakhir. Politik Identitas pada dasarnya adalah situasi dan cara berpolitik yang mempersatukan kelompok karena adanya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan yang didasari oleh persamaan latar belakang golongan, contohnya suku, ras, agama, dan jender.

Pada dasarnya identitas bukan hanya soal sosiologis tetapi juga bisa masuk ke ranah politik. Dalam teorinya, politik identitas dapat berpengaruh baik dan buruk, ibarat pedang bermata dua dalam republik yang berbhinneka ini.

Sebagai contoh, pembentukan partai berbasis agama yang menjunjung kepentingan agama serta berjalan searah dengan Pancasila dapat dikatakan sebagai bentuk demokrasi yang bagus di era reformasi.

Serta, kepala daerah yang dipilih di daerah tertentu akan mudah memenangkan kontestasi demokrasi jika seetnis dengan para pemilihnya. Kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang, seakan terwujud dengan lahirnya gerakan-gerakan yang didasari oleh suku, agama, jender, dan lain sebagainya.

Indonesia adalah negara yang multikultural dengan berbagai etnis, suku, ras, agama, dan budaya. Menurut data sensus BPS tahun 2010,terdapat 1211 bahasa yang terdaftar di Indonesia, yang mana 1158 di antaranya adalah Bahasa daerah. Dari sumber yang sama pula, teridentifikasi 1340 suku di Indonesia, dimana suku Jawa menempati posisi pertama dalam hal jumlah yang mencapai 41% dari total populasi negara ini.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui enam kepercayaan resmi yaitu, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu agar tercantum di Kartu Tanda Penduduk masing-masing warga negara. Data-data tersebut sudah membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan dari segi apapun.

Namun, segala sesuatu yang berlebihan dapat dikatakan kurang baik, karena berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan dan kebencian dalam kehidupan bermasyarakat. Buktinya, di Pilgub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kinerjanya diakui baik dalam dan luar negeri saja masih bisa dikalahkan oleh isu-isu yang berbau SARA.

Pengaruh pada pendukung masing-masing pihaklah yang menjadi keresahan tersendiri karena menyebabkan segmentasi dalam masyarakat hanya karena berbeda pilihan politik. Pak Ahok menjadi korban dari “trial by the crowd” yang memberi desakan dari luar institusi dan pihak yang berwajib.

Begitu pula pilihan Presiden Joko Widodo, untuk maju Pilpres 2019 bersama KH Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya, yang notabene merupakan ulama terkemuka dengan jabatannya sebagai Ketua MUI serta Rais’Aam PBNU. Pemilihan tersebut menurut saya memberikan dampak positif untuk meredam sentimen agama,serta isu-isu yang berbau SARA yang selama ini dialamatkan kepada Presiden Jokowi. Pilihan ini bisa mewujudkan kontestasi pilpres tanpa politik identitas atau setidaknya tidak berlebihan.

Segregasi sosial yang terjadi secara horizontal membuat masyarakat hidup dalam stigmakita dan mereka, atau saya dan dia, yang membuat alam bawah sadar mengkotak-kotakkan setiap individu atau kelompok.

Eksklusifitas yang ekstrim, isolasi terhadap budaya yang berbeda, serta menyalahkan kelompok yang tidak sepaham adalah contoh-contoh dari politik identitas yang berlebihan, dan tidak memberi pengaruh baik dalam negara yang bersemboyan “Bhinneka Tunggal Ika” ini.

Hal yang berpotensi terjadi kedepannya adalah pemimpin tidak lagi diadu sesuai kinerja nyata, akan tetapi dengan bermodalkan latar belakang, minoritas akan merasa tersingkirkan, serta struktur politik akan menjadi semu dengan adanya tekanan dari pihak mayoritas. Sekarang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagaimana para pemimpin dan calon pemimpin bangsa bisa meyakinkan masyarakat bahwa pluralisme dalam bernegara adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan dengan baik bukan dilawan.

Realitanya politik memang dinamis, tidak hanya dalam memilih kawan atau lawan, tetapi juga dalam ideologi dan prinsip. Kita hidup di negara yang multikultural, maka dari itu toleransi atau tenggang rasa sangat dibutuhkan untuk mendasari kehidupan bernegara, karena itu adalah pondasi dasar dari persatuan itu sendiri dan berperan sebagai jembatan agar tercapai budaya politik yang sehat. Bukankah kita merdeka dari hasil persatuan para pahlawan yang berbeda-beda latar belakang?

Sumber diambil dari: https://geotimes.co.id/opini/politik-identitas-di-indonesia-kini/ 


  • politik indonesia

Terkini