Pemblokiran Kemenkumham Menguntungkan Kubu Chritea

Prisca 06 Nov 2018 sosial

Kota Malang-Menanggapi surat yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM, nomer Ahu 2.Um.01.01.4049, yang ditujukan kepada Kemenristek Dikti. Kuasa hukum kubu Christea, Erpin Yulianto, mengaku, “pemblokiran tersebut sebagai upaya melindungan dan menyelamatkan data base PPLP PT PGRI agar tidak ada yang meng otak atik.”

Menurut Erpin, “surat yang dikeluarkan kemenkumham tertanggal 29 Oktober 2018, tersebut, merupakan langkah proaktif, dari Dirjen Ahu, karena adanya proses gugatan di pengadilan negeri Kota Malang, dan proses banding di PTUN, bertujuan untuk melindungi data base, PPLP PT PGRI, agar tidak di utik-utik.”

Surat pemblokiran tersebut, bukan berarti berstatus quo, sehingga surat keputusan Kemenkum dan HAM, tetap berlaku, dengan ketua PPLP PT PGRI adalah Christea. Selain itu, proses belajar mengajar hingga saat ini, masih tetap berjalan.

Erpin menambahkan, “istilah pemblokiran itu hanya untuk pengamanan, SK Kemenkum dan HAM, agar tetap aman, sehingga tidak diubah oleh siapa pun. Dari 4 item yang di sebutkan dalam surat Kemenkum dan HAM nomer Ahu 2.Um. 01.01 .4094.”

Salah satu nya adalah, dengan tetap menghormati proses peradilan di PTUN dan pengadilan negeri Kota Malang, Kemenkum dan HAM, akan melakukan upaya mediasi dengan mengundang pihak-pihak untuk dapat duduk bersama, dalam rangka menemukan solusi terbaik.

Akbar / Prisca ATV


  • #update #unikama

Terkini