DAARUL AHDY: ADALAH SINTESIS DAARUL HARBI DAN DAARUL SILMI

admin utama 05 Mar 2019 opini

Khilafah dahulu, tegak syariat kemudian, atau tegak syariat dahulu, khilafah kemudian -- nby

*^^*
Umat Islam di pusaran konflik. Hanya Islam yang belum tunai dalam urusan politik kenegaraan. Terus berada dalam posisi perjuangan dan penegakan syariah. Ironis memang, meski menyandang agama paling sempurna dengan penganut hampir mayoritas, tapi justru remuk dan tenggelam pada gagasan bentuk dan sistem kenegaraan yang legitimate, demi tegaknya syariat.

Ketika Kresten, Katholik, Budha, Hindhu, Konfusius dan agama-agama pagan lainnya bahkan atheis sudah tak menyoal tentang bentuk negara, Islam justru sebaliknya, tenggelam pada soal apakah daarus salam harus berbentuk khilafah sebagai prasyarat tegaknya syariat atau darus salam bisa berbentuk apapun sepanjang syariat bisa tegak. Hampir 12 abad silam, Islam dibenam konflik, apakah khilafah sebagai bentuk negara atau hanya ide uthopis yang tak pernah bisa ujud.

Agama lain sudah nyaman dengan demokrasi dengan berbagai varian yang menyertai nya. Semenjak demokrasi dikenalkan Plato, mereka bersepakat bulat menggunakan demokrasi sebagai sistem final setidaknya dalam kurun tiga abad terakhir tak ada lagi negara demokrasi yang berubah kembali menjadi kerajaan.

*^^^*
Bagi Barat yang merepresentasi negara modern telah final dengan sistem demokrasi. Meski banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi mereka keukeuh. Ironisnya sistem demokrasi juga digandrungi di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim bahkan menenggelamkan sistem khilafah yang di akui sebagai sistem yang legal secara syar'i di kalangan negara muslim.

Ironisnya di Negara-negara dengan mayoritas berpenduduk muslim justru masih menggunakan bentuk kerajaan, sultan, emir, republik demokrasi atau parlementer bahkan Diktatur dan tak satupun menggunakan khilafah yang selama ini begitu riuh di wacanakan. Sebuah paradoks di tengah buntu. Khilafah yang dibanggakan itu justru tak laku di timur tengah tempat Islam berasal.

*^^*
Para ulama terus ber ikhtilaf apakah Khilafah, Republik atau Kerajaan. Ironisnya Para pemimpin Islam sudah nyaman dengan sistemnya masing-masing. Penegakan syariah dan khilafah hanya sebatas wacana dan gerakan sporadis tanpa dukungan.

Di internal umat Islam sendiri masih belum sepakat. Sebagian ulama semisal Al Mawardi dan Al Maudody berpendapat bahwa khilafah menjadi satu-satunya sistem berdasar wahyu. Ulama yang lain semisal Ibnu Sina dan Ibnu Rusdi dan ulama-ulama jumhur berpendapat sebaliknya bahwa urusan Pemerintahan tidak di tentukan rigid tapi lebih pada soal substantif kondisional, jadi bentuk apapun bisa diterima sepanjang tidak melawan syariat. Yang kedua ini agaknya yang banyak mendapat pengikut dan di praktikan di semua negara yang mayoritas muslim.

Tegasnya, sebagus apapun sistem khilafah belum mampu meyakinkan 
publik sebagai sistem alternatif yang layak diperjuangkan untuk mengganti sistem demokrasi. Setidaknya hingga saat ini sistem khilafah tak mampu menjadi real politik yang dipraktikkan, bahkan di negara-negara timur tengah yang mengaku paling Islam sekalipun khilafah tak punya ruang untuk berkembang.

*^^*
Tidak adanya kepastian inilah yang agaknya menjadi bahan pertimbangan Muhammadiyah untuk mengabaikan khilafah dan mengambil jalan kompromi. NKRI adalah Daarul Ahdy, semacam perjanjian luhur untuk membangun sebuah negeri berdasar konsensus dari banyak ragam. Era modern sudah tak relevan lagi membincang daarul harbi dan daarul silmi. Sebab khilafah melawan modernitas .. 
Wallahu ta'ala a'lam.

@nurbaniyusuf
Komunitas Padhang Makhsyar


  • #opini

Terkini